Ada sebuah kisah menarik yang perlu kita cermati disini. Coba simak kisah sang anak sedang bermain dihalaman rumahnya. Ia sedang mengoda anak ayam yang sedang mencari makan dengan melemparinya dengan batu-batu kecil, tiba-tiba sang induk ayam datang dan mengejar sang anak hingga sang anak terjatuh, serta merta sang anak pun menangis, sang ibu datang tergopoh-gopoh berusaha menolongnya dan mediamkan tangisnya”cup….udah jangan nangis, dasar memang ayamnya nakal, bikin anak mama jatuh …ni mama pukul ayamnya” omel sang mama tak karuan sambil melempari ayam-ayam yang sebenarnya tak salah
Dari kisah diatas ada sesuatu yang dapat disimpulkan dari kejadian diatas yang mungkin sering kita lihat disekitar kita. Ya!! Blame the Victim yaitu sebuah sikap suka menyalahkan korbanya untuk mencari pembenaran pribadi dalam setiap persoalan. Entah disadari atau tidak gejala blame the victim sangatlah menonjol akhir-akhir ini. Yang ternyata sering juga dilakukan pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Lihat saja apa yang terjadi pada beberapa kasus yang terjadi pada negeri kita. Dengan alasan tanah ini milik negara misalnya, rakyat digusur. Kalau ditanya mengapa rakyat digusur dengan enteng mereka menjawab:”Rakyat tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Itu kan tanah negara”.
Mengapa pendidikan mahal?Dijawab: “bukankah pendidikan itu untuk investasi pribadi bagi yang bersangkutan? wajar dong kalau seorang membayar mahal, kan untuk masa depannya”. Demikian jawaban standar yang sering kita dengar.
Saat derita masyarakat sekitar Pabrik mencuat akibat pencemaran alam; limbah sungai atau polusi udara -yang juga terjadi dikota kita-, beberapa kali terkena dampak kebocoran pipa gas pabrik. Lagi lagi rakyat yang disalahkan. Dalam masalah keamanan lingkungan juga sama.kalau banyak kemalingan, malah korbannya yang disalahkan: mengapa tak melakukan ronda; mengapa pakai barang berharga ; dan jawaban-jawaban yang lain yang terkesan selalu menyalahkan korbannya.
Dengan jawaban blame the victim memang seakan-akan sebuah negara atau penguasa tidak pernah punya salah. Negara seakan akan lupa, bukankah kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, dan papan(perumahan) adalah hak rakyat yang wajib mereka penuhi?rakyat tidak mungkin tinggal ditanah yang bukan miliknya, kalau negara memang menyediakan perumahan yang layak bagi rakyat. Bukankah pendidikan,pelayanan kesehatan murah, jaminan keamanan ataupun transportasi yang layak semua itu adalah hak rakyat yang menjadi tanggung jawab negara?? Coba kalau begitu siapa sebenarnya yang salah?
Jelas, kebijakan blame the victim berpangkal dari sistem kapitalis yang diterapkan negara. Dalam teori negara kapitalis peran negara harus dikurangi seminimal mungkin, sementara peran rakyat diperbesar. Karena itu, tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok(sandang, pangan,papan) dan kebutuhan vital masyarakat lainnya-seperti pendidikan,kesehatan,transportasi, keamanan-lebih banyak dibebankan kepada rakyat. Dan sekarang kenyataannya pendapatan masyarakat kita tidak mencukupi untuk memenuhi itu semua itu, terus dari mana mereka dapat memenuhinya?.
Sungguh ironi memang, ditengah kondisi krisis multidimesnsi seperti sekarang ini rakyat masih dibebani dengan berbagai masalah yang membuat mereka semakin tercekik. Saat kondisi ekonomi yang memprihatinkan rakyat masih dibebani dengan kenaikan BBM, kenaikan harga sembako bahkan kedelai yang biasanya tidak masuk dalam daftar sembako ikut-ikutan naik, bahkan tahun depan pemerintah berencana menaikan TDL listrik. Pantas sekali jika sebuah pribahasa diperuntukan untuk rakyat kita “sudah jatuh tertimpa tangga pula”sungguh mengenaskan.
Masihkah kita betah dengan kondisi seperti ini? kalau masih betah, mending jadi ayam saja!!!
0 komentar:
Posting Komentar